Search

  • Cegah Korupsi, Kemendag Gelar Sosialisasi Pengisian LHKPN 2024
    Cegah Korupsi, Kemendag Gelar Sosialisasi Pengisian LHKPN 2024

    Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengingatkan para wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Perdagangan...

  • Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
    Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

    Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (18 Feb)....

  • Penanganan Aduan Masyarakat dan Whistle Blowing System
    Penanganan Aduan Masyarakat dan Whistle Blowing System

    Berikut adalah SOP Penanganan Aduan Masyarakat dan Whistle Blowing System di lingkungan Kementerian Perdagangan

  • Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
    Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan

    Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan

  • Roadmap dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan Periode 2017-2019
    Roadmap dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan Periode...

    Permendag Nomor 1108/M-DAG/KEP/9/2017 Tentang Roadmap dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan Periode 2017-2019

  • Pedoman Kendali Mutu Pengawasan
    Pedoman Kendali Mutu Pengawasan

    Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, untuk itu dalam rangka mewujudkan peng...

  • Majalah Publikasi
    Whistle Blowing System
    Merupakan sistem yang diupayakan agar pihak internal Kemendag dapat melaporkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam internal lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme.
    Kunjungi
    Lapor e-LHKPN
    Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN. Berupa laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
    Kunjungi
    SIPINTAR (Sistem Informasi Pengawasan)
    Untuk memantau, mengukur, mengaudit dan merekap atas pelaksanaan,sehingga apa yang telah direncanakan dapat di tindak lanjut sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
    Kunjungi
    Wilayah Tertib Administrasi
    Merupakan predikat yang diberikan kepada Unit Kerja yang telah memenuhi standar kualitas yang merupakan gabungan dari berbagai indikator standar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang berasal dari berbagai Kementerian/ Lembaga.
    Kunjungi
    DJP Online
    Situs milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi berbagai macam aplikasi perpajakan. Melalui aplikasi pajak milik pemerintah ini, wajib pajak dapat lapor SPT online (e-filing) dan membayar pajak secara online.
    Kunjungi
    Pelaporan Gratifikasi Online
    GOL atau Gratifikasi OnLine adalah aplikasi berbasis internet yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan mempermudah Pelapor dalam menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK. GOL tersedia dalam versi mobile dan web.
    Kunjungi
    SP4N LAPOR!
    Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia
    Kunjungi
    Saran & Pengaduan Pelayanan
    Sampaikan saran dan pengaduan Anda untuk membantu kami menyediakan layanan yang lebih baik
    Kunjungi