Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Menuju Zona Integritas

A. Latar Belakang

 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Menteri Perdagangan

telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dimaksud merupakan bentuk atau wujud keseriusan dari Kementerian Perdagangan atas upaya pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang secara tegas menyebutkan kewajiban Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (K/L/P) untuk menetapkan program dan wilayah yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Selain peraturan tersebut, pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan juga mengacu

pada:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

 

Penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan. Penilaian WTA telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Jumlah unit kerja Eselon II yang telah memperoleh predikat WTA (nilai lebih dari 70) meningkat setiap tahun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian aspek penilaian WTA di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka menuju Zona Integritas. Wilayah Tertib Administrasi menuju Zona Integritas diharapkan dapat menjadi suatu budaya kerja dan menjadi sarana dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Terkait dengan penilaian WTA menuju Zona Integritas, dipandang perlu memberikan panduan tentang tata cara penetapan dan penilaian WTA menuju Zona Integritas. Oleh karena itu, perlu disusun Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian WTA menuju Zona Integritas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan.

 

 

 

 B.  Tujuan dan Manfaat

 

Tujuan dan manfaat Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian WTA  menuju Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu:

  1. Tujuan Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian WTA menuju Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah sebagai panduan dalam tata cara penilaian dan penetapan unit kerja tingkat Eselon II peserta Wilayah Tertib Administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan ditetapkan.
  2. Manfaat Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian WTA menuju Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu agar terwujudnya persamaan persepsi Tim Penilai dalam Penetapan dan Penilaian WTA menuju Zona Integritas.


Kepmendag 640/M-DAG/KEP/4/2017 Tentang Penetapan dan Penilaian WTA Menuju Zona Integritas

Download Kepmendag 640/M-DAG/KEP/4/2017 Tentang Penetapan dan Penilaian WTA Menuju Zona Integritas