Tentang Kami

Sekilas Inspektorat Jenderal

Perubahaan paradigma pengawasan di instansi pemerintahan ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor  60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Paradigma lama cenderung berperan sebagai watch dog dengan melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, bersifat instruktif, kurang memberikan solusi, kurang memberikan kesempatan kepada Auditan untuk memberikan penjelasan. Sedangkan paradigma baru pengawasan lebih cenderung memposisikan aparat pengawas internal sebagai mitra bagi Auditan dengan melakukan peran sebagai konsultan (counsulting) dan sebagai penjamin (assurance), sehingga aparat pengawas internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat memberikan manfaat  dan nilai tambah (value added) bagi peningkatan kinerja organisasi.

Dalam paradigma yang baru APIP diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta preventive action sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Peran Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, mencegah terulangnya kembali kesalahan yang sama dan mendapat cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019, beberapa tujuan dan sasaran startegis pembangunan sektor Perdagangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 berfokus pada 3 (tiga) misi strategis yaitu: 

  1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan, melalui: (1) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa; (2) Peningkatan pengamanan perdagangan; (3) Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; (4) Pemantapan promosi ekspor dan Nation Branding; (5) Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa.
  2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas, melalui; (1) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; (2) Peningkatan penggunaan dan perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN); (3) Optimalisasi/penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang; (4) Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting; (5) Peningkatan perlindungan konsumen; (6) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.
  3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan, melalui; (1) Peningkatan kualitas kinerja organisasi; (2) Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; (3) Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Dengan semakin kompetitif dan kompleksnya permasalahan di sektor perdagangan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian misi, tujuan, dan sasaran yang menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan, maka Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah menggariskan Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019, yaitu:

Meningkatkanperan pengawasan internal dengan mendorong Inspektorat Jenderal sebagai konsultan menuju penjamin (assurance) untuk peningkatan kualitas kinerja unit sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku, melalui:

  1. Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendag;
  2. Peningkatan kualitas perencanaan kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  3. Mendorong penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang tertib, transparan dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme;
  4. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya serta instansi penegak hukum di Indonesia; dan
  5. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan melalui pengembangan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif.