Tentang Kami

Rencana Kerja

A. Audit 
    

Audit Kinerja dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan. Inspektorat Jenderal sesuai dengan Program Kerja Pengawasan  melakukan Audit Kinerja terhadap misi strategis:

1)    Peningkatan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan

Pengawasan internal dengan fokus audit pada upaya-upaya yang dilakukan untuk melipatgandakan nilai ekspor non-migas, peningkatan daya saing ekspor dan pengendalian impor, melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri; upaya yang dilakukan untuk pembukaan pasar non tradisional melalui perundingan dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, peningkatan promosi dan penetrasi pasar yang dilakukan oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dan pelaksanaan kinerja pada perwakilan Kemendag di Luar Negeri (Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dan Konsul Perdagangan).

2)    Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas

Pengawasan internal dengan fokus audit pada upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan pasar dalam negeri, menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting yang dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri; Optimalisasi penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Forward yang dilakukan oleh BAPPEBTI; dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

3)    Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan

Pengawasan internal dengan fokus audit pada upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja layanan publik di sektor perdagangan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memberikan layanan publik, peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan, peningkatan kualitas birokrasi melalui penguatan organisasi dan pola karir yang transparan dan akuntabel, serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) makro dan mikro yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal; pelaksanaan pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal; dan penciptaan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian yang dilakukan oleh BP2KP.

4)    Audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Dekonsentrasi

Audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana dekonsentrasi yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan, terkait dengan program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

5)    Audit terhadap Pembangunan Sarana Distribusi yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan (TP)

Audit terhadap Pembangunan Sarana Distribusi yang dibiayai melalui Dana Tugas Permbantuan (TP) Kementerian Perdagangan, dilaksanakan untuk memastikan bahwa anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialokasikan telah digunakan sesuai peruntukannya, serta dimaksudkan untuk membantu proses hibah BMN Pusat ke Daerah terkait program pembangunan /revitalisasi sarana distribusi (Pasar dan Gudang Non SRG).

B. REVIU
    

Reviu dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

  1. Reviu Laporan Keuangan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Reviu atas Laporan Keuangan dilakukan pada LK Semester I dan Semester II;
  2. Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas; dan 
  3. Reviu RKA-K/L atas penyusunan dokumen perencanaan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

C. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal terdiri atas:

  1. Evaluasi Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mempertahankan nilai 73,30 (BB) berdasarkan penilaian Kementerian PAN & RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perdagangan;
  2. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Kementerian Perdagangan seperti: kebijakan menyangkut komoditi strategis/penting.
D. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan sesuai dengan  Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal terdiri atas:

  1. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal. Kegiatan dilakukan untuk mendukung efektivitas hasil pengawasan yang dilakukan; dan
  2. Pemantauan terhadap persiapan dan implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kegiatan penerapan SPIP melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP, melakukan diagnosis assessment, dan asistensi.
E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA


Kegiatan Pengawasan Lainnya dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal terdiri atas:

  1. Sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis WTA, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Anti Gratifikasi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) On-line;
  3. Penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) di lingkungan Kementerian Pedagangan. Kegiatan ini sebagai salah satu tahapan guna tercapainya upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada unit-unit di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
  4. Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kebijakan sektor perdagangan di daerah; dan
  5. Penugasan lainnya sesuai kebijakan Menteri mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Kementerian Perdagangan